1. Hakikat nilai dasar dalam Pancasila adalah ….

2. Tata hukum NRI adalah keseluruhan tata tertib yang diatur oleh negara dan pelaksanaannya dapat ….

3. Peran penting Indonesia dalam organisasi ASEAN sebagai ….

4. Masyarakat merupakan elemen penting dalam upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, sehingga dalam penanganannya perlu melibatkan peran serta masyarakat berupa ….

5. Upaya-upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia sesungguhnya sudah dimulai sejak masa pemerintahan Orde Baru dengan dikeluarkannya Keppres No. 50 / 1993 pada 07 Desember 1993 yang mengatur tentang ….

6. Sikap positif penegakan HAM dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan hak dan kewajiban asasi manusia serta nilai-nilai praksis Pancasila adalah ….

7. Peran lembaga peradilan di Indonesia adalah untuk menjamin keadilan dan kedamaian bagi rakyat pencari keadilan. Guna mewujudkan hal tersebut diperlukan lembaga negara yang diberi kewenangan mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Hal tersebut adalah kewenangan dari ….

8. Mereka yang berada pada suatu negara, tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan secara tetap disebut ….

9. Untuk diterima menjadi warga negara suatu negara maka hendaknya harus mengajukan naturalisasi terlebih dahulu. Syarat-syarat naturalisasi biasa antara lain ….

10. Berdasarkan konsep trias politika jenis-jenis kekuasaan yang berlaku dalam penyelenggaraan negara Republik Indonesia adalah ….

11. Berikut yang bukan kejahatan internasional yang termasuk dalam kategori kejahatan paling serius atau pelanggaran HAM berat dan menjadi kepentingan komunitas internasional adalah ….

12. Seorang pelajar berangkat ke sekolah dengan menggunakan kendaraan. Namun, tidak memakai helm dan tidak membawa STNK. Hal tersebut merupakan bentuk ….

13. Kedudukan warga negara di dalam UUD NRI tahun 1945 sudah diatur dengan jelas bahwa “yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkah dengan undang-undang sebagai warga negara”. Hal tersebut diatur dalam ….

14. Dalam suatu negara terdapat lembaga suprastruktur dan infrastruktur sebagai wadah dalam menjalankan roda pemerintahan dan penyelenggaraan ketatanegaraan. Berikut yang termasuk bagian dari infrastruktur menurut UUD NRI 1945 adalah ….

15. Kemajuan IPTEK yang berkembang sejalan dengan arus globalisasi tentu akan sangat berpengaruh baik positif maupun negatif terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikut pengaruh negatif kemajuan IPTEK ….

16. Agar tidak kehilangan kepribadian dalam mengarungi perkembangan teknologi informasi, maka yang harus dilakukan adalah ….

17. Berikut contoh modernisasi masyarakat Indonesia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ….

18. Wawasan nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia mampu menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh. Konsep tersebut selaras dengan landasan …. wawasan nusantara.

19. Indonesia memandang wilayahnya sebagai ruang hidupnya. Namun, bangsa Indonesia tidak ingin memperluas wilayahnya. Kepentingan nasional bangsa Indonesia hanya ingin senantiasa satu dan utuh. Pernyataan tersebut sesuai dengan aspek ….

20. Secara universal demokrasi yang berlaku mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut, kecuali ….

21. Paradigma ancaman terhadap NKRI dalam bentuk penetrasi nilai-nilai kebebasan atau liberalisme, sehingga dapat memicu proses disintegrasi bangsa adalah ancaman berdimensi ….

22. Pada lingkup global, bentuk ancaman dari dalam negeri (internal) dapat berupa ….

23. Dasar hukum keberadaan lembaga peradilan di Indonesia yang menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, diatur dalam ….

24. Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan hukum untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, saksi dan/atau korban dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran hukum dapat dilakukan dalam bentuk ….

25. Upaya menimbulkan kesadaran berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dalam bentuk dan aktivitas berikut ….

26. Upaya pertahanan dan keamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan cara ….

27. Sikap yang harus dikembangkan bangsa Indonesia di tengah keberagaman bangsa adalah ….

28. Integrasi nasional tidak terbentuk dengan sendirinya. Terdapat beberapa faktor yang mendorong terbentuknya integrasi nasional antara lain ….

29. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Hal tersebut diatur dalam ….

30. Dalam menjalin kerja sama dengan negara lain sangat diperlukan strategi untuk menentukan arah kebijakan yang akan ditempuh yang dikenal dengan politik luar negeri. Bagi bangsa Indonesia menggunakan politik ….

31. Sesi pergerakan perjuangan bangsa Indonesia yang mulai menyadari kondisi dan potensi sebagai suatu bangsa adalah ….

32. Ancaman non-militer yang berdimensi ekonomi terbagi menjadi ancaman internal dan ancaman eksternal. Berikut ini yang termasuk ancaman eksternal adalah ….

33. Berikut ancaman non-militer yang berdimensi sosial budaya, kecuali ….

34. Faktor-faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah ….

35. NKRI memiliki berbagai keunggulan. Yang tidak termasuk keunggulan bangsa Indonesia adalah ….

36. Kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan UUD yang dijalankan Majelis Permusyawaratan Rakyat disebut kekuasaan ….

37. Keberadaan kementerian negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam pasal 17 UUD NRI 1945 yang menyebutkan (1) presiden dibantu oleh menteri-menteri negara; (2) menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden; (3) setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan; dan (4) pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Jadi, kedudukan kementerian negara dan lembaga nonkementerian Republik Indonesia sebagai ….

38. Contoh nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara yang tercermin pada sila kelima adalah ….

39. Sebagai lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif, fungsi dari presiden dan wakil presiden adalah ….

40. Bentuk-bentuk penyimpangan penyelenggaraan negara yang paling fatal pada masa orde lama adalah ….